SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Ketua Komisi II DPRD Sumsel H Joncik Muhammad meminta agar masalah asap jangan dipolitisir.

“Jangan sampai masalah asap ini dipolitisir. Karena masalah asap ini merupakan musibah, bencana. Pemerintah sudah melaksanakan upaya maksimal. Pilkada di Sumsel benar ada 7 daerah. Kalau pengamat mengatakan asap kaitannya dengan Pilkada saya tidak bisa menanggapi,” ungkap H Joncik Muhammad usai Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 di Rapat Banggar DPRD Sumsel, Jumat (23/10/2015).

Menurut Joncik yang juga Ketua Fraksi PAN, Sumsel sudah berusaha maksimal mengatasi bencana kabut asap beberapa bulan ini.

Apalagi mencanangkan zero asap. Dukung backup terutama komisi II keberpihakan terhadap kebijakan Pemprov.

“Ini musibah tapi bukan untuk disesali. Mudahanan perhatian pemerintah pusat terhadap Sumsel lebih dan beraplikasi bantuan ke Sumsel. Kita siapkan kebijakan mengantisipasi ke depan dan meminimalisir,” katanya.

Joncik menjelaskan, kalau masalah asap ini berkepanjangan dengan belum hujan. Daerah tertentu kalau api terus berkobar bakal berbahaya bagi kehidupan di situ.

Penduduk yang mendapat bahaya di ambang batas bakal dievakuasi ke Kota Kayuagung. BNPB dan Dinkes yang tahu standar berapa titik yang rawan.

“Menyiapkan evakuasi kemungkinan terburuk. Terutama Cengal dan Air Sugihan, OKI. Jangan sampai kelabakan. Pemprov, Pemkab OKI sudah siap dengan gedung. Kalau evakuasi melalui kapal untuk di kita, kalau jalur darat kan masih bisa. Tidak ada yang terisolasi. Tidak perlu dengan kapal,” terangnya.